Jakarta –
Pernahkah Anda mendengar kata demokrasi? Ya, Anda mendengar kata demokrasi dari buku dan televisi.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.
Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5 SM.
Sedangkan penerapan demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Namun, ide-ide terkait demokrasi modern dari barat telah meresap ke Indonesia.
Sebelum mengetahui lebih jauh tentang sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.
Melansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut pengertian demokrasi menurut para ahli.
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
1. Cranemburg
Kranemburg mendefinisikan demokrasi menurut arti dasarnya yaitu memerintah rakyat.
2.Abraham Lincoln
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
3. Henry B. Mayo
Menurut Henry, dalam melaksanakan sistem politik demokrasi, pemerintah yang menjalankan kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas wakil rakyat dan secara efektif diawasi oleh masyarakat atau rakyat.
4.Harris Soche
Harris mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat serta hak asasi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari segala paksaan dalam tubuh yang dipercayakan untuk memerintah.
5. Aristoteles
Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai kebebasan atau prinsip demokrasi yaitu kebebasan. Oleh karena itu, melalui kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasaan di negaranya. Ia mengatakan jika seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih jalan hidupnya, maka ia seperti seorang budak.
Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Setelah mengetahui pengertian demokrasi dari berbagai sudut pandang, berikut ini akan dibahas sejarah penerapan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.
Dalam buku Mendekati Demokrasi di Indonesia yang ditulis oleh Nadhirun disebutkan bahwa pada awal abad ke-20 gagasan demokrasi mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan era penjajahan Belanda.
Kaum muda dan pelajar terpelajar di Eropa banyak membaca tentang gagasan demokrasi melalui buku dan forum diskusi terbuka. Selain itu, mereka juga mendapat inspirasi mengenai konsep negara demokrasi terbuka yang sangat kontradiktif dengan keadaan Indonesia saat itu.
Mohammad Hatta menjadi tokoh dan generasi pertama yang merasakan indahnya demokrasi di negara-negara Eropa. Ia menempuh pendidikan di Belanda dan menyerap berbagai gagasan demokrasi di sana.
Saat itu, gagasan demokrasi meresap ke dalam benak para pemuda Indonesia dan gerakan kemerdekaan mulai bermunculan.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Dari masa ke masa, terdapat empat perkembangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila di era Orde Baru (Orde Baru), dan Demokrasi Reformed. Ini pertunjukannya.
1. Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer dimulai pada tahun 1945-1959, tepatnya setelah Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Pembangunan demokrasi adalah sistem yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental dari pemerintahan.
Sayangnya, demokrasi ini dianggap kurang tepat karena memberi peluang besar kepada partai politik untuk menguasai kehidupan sosial dan politik.
Pada periode ini, diadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak termasuk dari mancanegara. Pemilihan ini dihadiri oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus daftar kandidat kelompok dan perseorangan.
2. Demokrasi Terpimpin
Berikutnya adalah Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan ini dimulai pada tahun 1959-1965 dimana semua kebijakan atau keputusan yang diambil dan dilaksanakan terpusat pada satu orang yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi Terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam konsep Demokrasi Terpimpin, Soekarno turun tangan sebagai presiden dan pemimpin tertinggi demokrasi. Selain itu, ada pula pengaruh komunis dan peran militer (ABRI) dalam politik Indonesia.
Pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti pembubaran DPR karena pemilihan presiden, Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup dan seterusnya.
3. Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru
Era Orde Baru dikenal juga dengan Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi pada tahun 1965-1998. Meski begitu, rezim ini juga dihantui berbagai kejanggalan yakni:
– Menyelenggarakan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
– Penegakan kebebasan politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
– Kekuasaan kehakiman (judicial) yang tidak mandiri karena hakim adalah pegawai negeri Kementerian Kehakiman
– Kurangnya jaminan kebebasan berekspresi
– Sistem partai yang otonom dan satu sisi
– Meningkatnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
4. Demokrasi Reformasi
Yang terakhir adalah Reformed Democracy yang berlangsung pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah berakhirnya Orde Baru, lahirlah Reformed Democracy. Era ini mengembalikan prinsip dasar demokrasi, seperti pemilihan langsung.
Selain itu, ada pula kebebasan pers, desentralisasi, penjaminan hak dasar rakyat untuk rekrutmen politik yang inklusif.
Simak Video “Mahfud Sebut Lembaga Survei Kini Bisa Dibeli”
[Gambas:Video 20detik]
(aeb/nwy)
