Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas angkat bicara tentang berbagai dilema birokrasi di Indonesia. Ia menyebut masih banyak kecurangan dalam birokrasi Indonesia yang perlu dibenahi, mulai dari politisasi hingga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Permasalahan negara yang semakin kompleks dan tidak menentu antara lain politisasi aparatur sipil negara (ASN), KKN, dan masalah penipuan lainnya, ini yang akan terus kita tingkatkan ke depan,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik. “Refleksi Membangun Merit System”, Senin (28/11/2022).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Anas juga mengungkapkan, perubahan lingkungan yang cepat dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat menjadi dilema bagi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
“Dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, kita masih dihadapkan pada dilema, perubahan lingkungan yang cepat dan tiba-tiba, tuntutan dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Reformasi birokrasi, menurut Azwar, merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat pencapaian birokrasi.
Dikutip dari situs resmi Kementerian PANRB, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melaksanakan pemutakhiran dan perubahan mendasar pada sistem administrasi pemerintahan, khususnya yang menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), manajemen (proses bisnis) dan sumber daya manusia bagi aparatur.
Dengan reformasi birokrasi diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemerintahan melalui reorganisasi dan pemutakhiran sistem administrasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
“Salah satu strategi percepatan dampak dan hasil birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi, khususnya penyelesaian isu-isu tata kelola yang terkait dengan program prioritas Presiden,” imbuhnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Jokowi belum memutuskan calon pengganti Tjahjo Kumolo
(mij/mij)
