Jakarta, CNBC Indonesia – Guru Besar Universitas Brawijaya, Pitojo Tri Juwono mengatakan, untuk mengatasi masalah air juga diperlukan peran seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam mendorong pemerintah dan swasta untuk membangun bendungan.
“Salah satu pilarnya adalah kita harus bersinergi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip ini harus berbasis ketersediaan. Kedepannya jumlah kebutuhan akan semakin meningkat, ketersediaan relatif tetap, sehingga kesenjangan ini harus kita tutup dengan berbagai upaya yang kini dilakukan bersama oleh pemerintah, dengan membangun banyak bendungan,” kata Pitojo Tri Juwono dalam dialog khusus bertema “Water for Shared Prosperity-Towards the 10th World Water Forum 2024 in Bali” yang diselenggarakan oleh Kementerian PU. Works and Housing bersama CNBC Indonesia, Selasa (6/12/2022).
Pitojo mengatakan, saat ini jumlah bendungan di Indonesia belum mencukupi. Hingga akhir tahun 2024, jumlah bendungan di Indonesia hanya sekitar 280 bendungan.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan negara lain, seperti India yang saat ini memiliki 1.500 bendungan, Jepang 3.000 bendungan, Korea 4.000 bendungan, Amerika Serikat 5.000 bendungan, bahkan China yang sudah memiliki 11.000 bendungan.
“Apakah cukup dengan membangun sebanyak ini? Tentu tidak. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sangat jauh. Akhir tahun 2024 hanya akan ada sekitar 280 bendungan. Sedangkan sungai kita banyak sekali,” ujarnya.
Jika ada bendungan, lanjutnya, air yang jatuh dari langit dapat disimpan dan ditampung terlebih dahulu di waduk sebelum akhirnya dialirkan ke laut, dan aspek ketersediaannya akan terpenuhi.
Selanjutnya aspek keterjangkauan yang berarti masyarakat dimanapun mereka tinggal dan kondisi ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan air.
Selain itu, keberlanjutan, tidak hanya pada musim hujan masyarakat dapat memperoleh dan memiliki air yang melimpah, namun pada musim kemarau masyarakat juga harus dapat mengakses air tersebut.
“Tahun demi tahun, ke depan fungsi water time harus tetap berjalan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kerjasama menjadi kata kunci terpenting dalam mengatasi permasalahan air di negeri ini. Ini menjadi kebutuhan, karena pengelolaan air tidak bisa dilakukan dengan anggaran pemerintah saja. Jadi, semua pihak harus membuka ruang kerjasama ini.
“Pertama, berbagi peran dengan semua pihak, akademisi, komoditas, kemudian entitas bisnis. Kedua, peran yang tidak cukup beragam, tetapi menciptakan ruang inovasi dalam pendanaan. Tidak hanya pemerintah tetapi juga pemangku kepentingan,” ujar Pitojo.
Jika tidak ada, Pitojo mengatakan upaya dan pengeluaran negara akan sangat sulit ke depan.
“Jadi, kerjasama itu suatu keharusan. Akses masyarakat bisa kita jamin, dan kesejahteraan adalah kata kuncinya,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Wakil Presiden Ma’ruf Mendadak Beri Alarm Soal Penyediaan Air Bersih
(dpu/dpu)
