Jakarta –
Sistem pendidikan Indonesia telah berubah selama beberapa tahun terakhir. Bersamaan dengan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) juga meluncurkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Bebas.
Kurikulum yang diresmikan pada Februari 2022 ini memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk fokus pada materi penting dan mengembangkan kompetensi siswa secara bertahap.
Menurut Kepala Badan Standarisasi Pendidikan, Kurikulum, dan Penilaian (BSKAP) Anindito Aditomo, dalam sistem pendidikan baru, peran pemerintah pusat adalah sebagai regulator dan fasilitator.
“Kita tetapkan norma, standar. Tapi penerjemah kebijakan, yang menyelenggarakan pendidikan, mengelola sekolah dan pendidikan guru adalah dinas pendidikan dan pemerintah daerah,” ujar Kepala BSKAP pada Munas “Meningkatkan Distribusi. Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Pemerintah, Konsensus Sekolah & Guru di Indonesia” di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
“Jadi memang peran pemerintah daerah sangat penting dalam menerjemahkan dan mendukung para guru,” lanjutnya.
Guru Jangan Hanya Mengejar Konten
Nino, sapaan akrabnya, melanjutkan, kini guru diberi kebebasan untuk menerapkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi dan mendalam. Guru tidak hanya mengejar konten tetapi dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna.
Melalui Kurikulum Mandiri, guru lebih mudah menggunakan ruang yang diberikan dalam pembelajaran.
“Lebih mudah memanfaatkan ruang ini jika dinas pendidikan dan pemerintah daerah juga memberikan dukungan yang jelas,” kata Nino.
Peran yang Dapat Dimainkan Pemerintah Daerah
Nino mencontohkan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah bisa membentuk tim khusus di tingkat daerah untuk melakukan transformasi pembelajaran.
Selain itu, membuat peraturan daerah untuk meninjau dan mendukung pembelajaran, membuat komunitas belajar antar guru, atau mengaktifkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
“Bukan untuk pengawasan administrasi, tapi untuk pembahasan pembelajaran,” ujarnya.
Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga mengungkapkan, sinergi sangat penting dalam hal ini. Pemerintah pusat telah membukanya, memberikan materi dan contoh yang inspiratif. Namun, hal ini perlu diimplementasikan secara praktis di lapangan.
“Jadi begitu guru dapat mengajukan dan menerjemahkannya, mereka perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah,” pungkas Nino.
Simak video “Peringati Hari Guru, Siswa SD di Sidrap Membuat Kerajinan Tangan Dari Barang Bekas”
[Gambas:Video 20detik]
(non/fase)
